Komentar:
0 Senayan, Warta Kota
SEJUMLAH LSM mendesak agar Ketua DPR Marzuki Alie meletakkan jabatannya. Mantan Sekjen Partai Demokrat ini dinilai tidak cakap memimpin DPR.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kamis (11/3) mendatangi Dewan Kehormatan DPR. Mereka menyerahkan maklumat yang berisi 9 kesalahan Marzuki, serta lima tuntutan. Maklumat itu diterima Kepala Biro Pengawasan Legislatif Orestis Rietje, yang mewakili Badan Kehormatan, yang di luar.
"Sejumlah tindakan Marzuki Alie tidak tepat dalam kapasitas sebagai ketua DPR. Akibatnya citra dan kehormatan DPR sebagai institusi tercoreng," ujar Ray Rangkuti, Koordinator Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Kamis (11/3).
Selain Lima, LSM yang mengadu ke BK adalah Formappi, ICW, KRHN, Pukat UGM, KIPP, SSS, dan SPD.
Totok Soegiarto, Direktur Eksekutif Soegeng Soeryadi Sindicate (SSS), mengatakan, sembilan kesalahan yang dilakukan Marzuki di antaranya adalah secara sepihak membuat pernyataan publik bahwa DPR menyetujui rencana kenaikan gaji para menteri padahal belum pernah dibahas di rapat internal, dan membatalkan rapat kerja Komisi X dengan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih.
"Kesalahan lain tidak membahas surat imbauan dari Pansus Century terkait dengan penonaktifan Boediono dan Sri Mulyani. Marzuki juga menutup sidang paripurna Pansus Angket Bank Century tanpa persetujuna forum," kata Totok.
"Pandangan itu adalah bentuk pelecehan terhadap hasil keputusan DPR," imbuhnya.
Tidak tertarik
Ketua fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso, membantah kabar yang menyebutkan partainya mengincar posisi RI 2 atau wakil presiden. Menurutnya, Golkar mengincar kursi presiden pada Pemilu 2014 mendatang.
"Sampai saat ini kami tidak menyodorkan nama untuk posisi RI 2 karena kami memang tidak tertarik. Kami ingin fokus memenangi Pemilu 2014," katanya.
Terkait dengan tindak lanjut hasil Pansus Angket Bank Century, Priyo mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah menunggu respons dari penegak hukum. Jika tidak ada tanda-tanda kasus itu ditindaklanjuti, DPR akan mengajukan hak menyatakan pendapat.
"Tapi terlalu dini untuk bicara hal itu, apalagi Presiden sedang ke luar negeri," katanya.
Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) DPP PDIP, AP Batubara, menegaskan partainya tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Menurutnya, yang didirikan Presiden SBY itu tidak sepadan dengan PDI Perjuangan.
"Berkoalisi? Kami tidak anggap Demokrat. Karena Demokrat itu baru lahir. Tidak tahu ideologi," katanya seusai diskusi yang diadakan Gerakan Rakyat Nasional (Gernas) di Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Salemba Raya.
Dia juga menolak barter kasus sehubungan dengan hasil rekomendasi Pansus Angket Bank Century.
"Kami tidak mau barter. Kami tidak tergoyahkan hanya semata uang atau lainnya. Kami tetap pro-rakyat," tegasnya.
Menurutnya, PDIP tidak mau barter kasus dengan Demokrat karena sudah merelakan kadernya yang tersandung masalah hukum, untuk diproses. Seperti diberitakan 19 kader PDIP diduga terlibat suap pemilihan Deputi Senior Gubernur BI Miranda Goeltom. (nir/akn)
