Komentar:
0 Belu, Wartakotalive.com
”Perkampungan kami berbatasan langsung dengan Timor Leste. Kami di sini setiap malam gelap, sementara di seberang terang benderang.” Begitulah antara lain rangkaian kalimat yang disampaikan Yosef Untung, Kepala Desa Silawan di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, di Silawan, Kamis (29 Desember 2011).
Pernyataannya itu sebenarnya mau menggambarkan betapa kawasan perbatasan RI tetap tertinggal, bahkan dari negara tetangganya, Timor Leste, yang baru berusia 12 tahun!
Desa Silawan, yang kini berpenduduk 815 keluarga atau 3.825 jiwa, sebenarnya sudah lama dilalui instalasi listrik PT PLN (Persero). Namun, sejauh ini aliran listriknya lebih sering padam. Sementara itu, tidak jauh di seberangnya, bertengger pos penjagaan Timor Leste di Batugade dan perkampungan sekitarnya yang sudah menikmati penerangan listrik.
”Kami di Silawan dalam satu hari, terutama pada malam hari, sudah syukur dapat penerangan listrik 1-2 jam. Karena amat sering padam, warga pelanggannya sampai beranggapan pelayanan listrik PLN belum sampai di Silawan,” tutur Yosef.
Yosef mengungkapkan pernyataan itu saat penandatanganan nota kesepahaman pemberdayaan ekonomi perbatasan antara TNI Angkatan Darat dan dua mitra pengusaha bidang berbeda. TNI AD diwakili Komandan Korem 161/Wira Sakti NTT Kolonel Edison Napitupulu, sedangkan dua mitranya adalah Sulayman Yusuf dan Arie Rintjap.
Sulayman adalah pengusaha pertokoan dari Atambua, kota Kabupaten Belu. Perannya sebagai pembina sekaligus pemasok sembilan bahan kebutuhan pokok bagi koperasi serba usaha lintas batas di Silawan, sekitar 25 kilometer dari Atambua, kota Kabupaten Belu. Anggota koperasi itu adalah puluhan warga Desa Silawan.
”Tujuan utama koperasi ini adalah menyehatkan ekonomi masyarakat sekitar perbatasan, terutama di Desa Silawan. Penjualan barang kebutuhan pokok melalui koperasi ini juga akan melayani kebutuhan warga Timor Leste, khususnya dari sekitar perbatasan,” kata Sulayman.
Arie Rintjap adalah pengusaha perikanan, khususnya penangkapan tuna. Arie yang adalah Ketua Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gapindo) sejak setahun lalu menggeluti usaha penangkapan tuna di perairan NTT. Usahanya itu dikendalikan dari Atapupu, pelabuhan laut dekat Motaain (Belu), perlintasan utama NTT-Timor Leste.
Sesuai dengan kesepakatan, perusahaan Arie yang didukung delapan kapal, dua di antaranya kapal penampung hasil tangkapan di tengah laut, tidak hanya memburu tuna. Perusahaan juga akan membina nelayan lokal menjadi penangkap tuna.
H Gunu, tokoh nelayan Atapupu, antara lain mengakui hingga kini belum ada nelayan lokal yang memiliki keterampilan memancing atau menangkap tuna, jenis ikan yang berat basahnya 50-100 kilogram per ekor. Padahal, perairan sekitar Pelabuhan Atapupu hingga kepulauan Kabupaten Alor (masih di NTT) lazim disebut sebagai kolam tuna karena merupakan habitat jenis ikan tersebut.
Selain Arie Rintjap, di Atapupu kini telah hadir sedikitnya enam pengusaha penangkap tuna. Usaha mereka didukung sekitar 100 kapal yang melibatkan sedikitnya 200 nelayan penangkap tuna. Ternyata dari keseluruhan nelayan itu, tidak seorang pun nelayan lokal. Mereka semua didatangkan khusus dari Buton dan Bajo.
”Itulah alasan dasar kami menunggu kehadiran Pak Arie (Rintjap) karena niatnya juga akan membina nelayan lokal menjadi penangkap tuna. Dengan demikian, nelayan lokal akan merasakan manfaat usaha penangkapan tuna di kawasan ini,” ujar H Gunu.
Komitmen TNI AD
Timor Leste (dulu Timor Timur) lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penentuan pendapat atau referendum tahun 1999. Wilayah dari negara baru itu meliputi dua kawasan, yakni wilayah utamanya yang merupakan penggalan bagian timur Pulau Timor dan daerah Enclave Oekusi. Daerah terakhir ini dalam kepungan sebelah utara wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang (NTT).
Pemisahan Timor Leste dari NKRI meninggalkan tapal batas sejauh 268,5 kilometer. Khusus tapal batas wilayah NTT, kini didukung 38 pos penjagaan oleh TNI AD di bawah koordinasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan NTT-Timor Leste.
Kawasan tapal batas sejauh 268,5 kilometer itu adalah beranda depan Indonesia yang menghadap langsung negara tetangga, Timor Leste. Kondisi kawasan sekitar tapal batas NTT umumnya sama, masih sangat miskin dan terisolasi! Rata-rata penduduk belum menikmati penerangan listrik, air bersih, pelayanan kesehatan, dan belum terjangkau jaringan jalan raya.
Seperti diakui Edison Napitupulu, TNI AD berkomitmen serius memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar tapal batas negara karena kawasan itu merupakan halaman depan Indonesia. Salah satu bentuk konkretnya adalah mengajak mitra pengusaha berkomitmen membangun ekonomi masyarakat perbatasan.
”Ekonomi warga sekitar tapal batas harus didorong dan dibenahi. Mereka harus punya uang, sehat, dan berpendidikan baik. Ini komitmen Kepala Staf TNI AD (Jenderal Pramono Edhie Wibowo) serta arahan Panglima Kodam IX/Udayana (Mayjen TNI Leonard),” tutur Edison.
Konon, komitmen itu terinspirasi dari situasi muram di kawasan perbatasan lainnya. Salah satu contohnya adalah kawasan perbatasan Entikong dan sekitarnya di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. WNI di kawasan itu sejak lama justru berbelanja di Serawak, Malaysia, karena di negara tetangga itu segala kebutuhan tersedia dan harga terjangkau.
Bahkan dari Entikong dan sejumlah kecamatan lain sekitar perbatasan pernah mencuat isu ingin bergabung dan menjadi bagian dari Negara Bagian Serawak, Malaysia.
”Gambaran tidak kondusif di Entikong dan sekitarnya itulah yang mendorong TNI AD ikut berupaya membenahi kesejahteraan sekaligus mengokohkan semangat nasionalisme masyarakat kawasan perbatasan,” tambah Edison. (Kompas Cetak/FRANS SARONG)
