Komentar:
0 Palmerah, Wartakotalive.com
"Saya sudah lama menengarai kultur mark up (menggelembungkan nilai kontrak-Red), kongkalingkong dengan perusahaan tertentu sehingga merugikan negara. Kita bertekad tidak ada lagi..," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Kamis (2/2).
Pada acara yang berlangsung di kantor kepresidenan itu, Yudhoyono yang juga merupakan jenderal purnawirawan TNI- AD kemudian berkata" Saya masih mencium godaan ke arah itu. Kalau terjadi, akan ditindak tegas, termasuk siapa yang mengajak untuk melakukan penyimpangan pengadaan alutsista (alat utama sistem senjata".
Ungkapan tentang masih adanya gejala penggelembungan harga dalam proses pengadaan alutsista itu dikemukakan Kepala Negara saat membuka rapat terbatas bidang poltik hukum dan keamanan yang juga dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menko Politik,Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, serta para pjabat di lingkungan Markas Besar TNI.
Sekalipun menyebutkan kata " menengarai" mark up dalam proses pengadaan persenjataan bagi para prajurit TNI tersebut, ucapan sang Presiden ini tetap saja menarik untuk disimak oleh masyarakat, karena para pimpinan TNI sedang mengadakan persiapan untuk melakukan pembelian berbagai jenis persenjataan dalam rangka mengganti sejumlah senjata para prajurit yang sudang usang sekali atau menambah alat-alat baru yang super canggih.
Sebut saja, TNI angkatan Udara sedang menjajaki pembelian pesawat udara intai tanpa awak (UAV) yang kalau jadi dibeli dari Israel harganya tidak kurang dari enam juta dolar AS/ buah. Kemudian ,TNI Angkatan Darat berusaha membeli tank-tank kelas berat Leopard dari Belanda yang nilainya juga miliaran rupiah. Karena itu tentu saja omongan Yudhoyono tentang adanya godaan untuk terjadinya peluang" mark up" menjadi sangat menarik perhatian untuk direnungkan.
Sementara itu, sekalipun PT Pindad yang berlokasi di Bandung disebut-sebut sudah mampu memproduksi panser dan tank terutama untuk TNI AD, pengadaan tank Leopard tetap saja menjadi sorotan berbagai pihak di dalam negeri karena jumlah yang ingin dibeli tidak tanggung- tanggung sekitar 100 unit yang harga satu tanknya cukup mencengangkan 280 juta dolar AS.
Kalau ucapan SBY tentang mark up dan program pengadaan peralatan TNI itu direnungkan, maka apa yang sebenarnya terjadi?
"Terbuka lebar"
Orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan lingkungan TNI terutama dalam proses pengadaan alutsista tentu mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan di tanah air yang ingin menjadi pemasok senjata serta peralatan- peralatan lainnya bagi TNI juga mencakup para pensiunan terutama yang berpangkat jenderal, laksamana hingga marsekal .
Para purnawirawan ini biasanya adalah orang- orang yang tentu mengetahui kebutuhan para prajurit di lapangan karena mereka itu umumnya adalah perwira yang pernah bertugas di bidang logistik.
Sebagai jenderal di bidang logistik, maka tentu purnawirawan itu mengetahui spesifikasi peralatan yang ingin dibeli seperti senapan serbu, panser serta tank, serta peluru masing-masing angkatan serta perusahaan luar negeri yang siap melakukan pengadaan berbagai barang tersebut.
Sebagai purnawirawan TNI, maka tentu mudah bagi mereka untuk melakukan "pendekatan- pendekatan" kepada para jenderal aktif yang ikut aktif dalam proses tender pengadaan alutsista tersebut, apalagi jika jenderal aktif itu pernah menjadi anak buah mereka.
Apa hubungannya dengan ucapan Kepala Negara tentang masalah ini terutama ketika mengatakan" Kita memberi ruang dan kesempatan kepada siapa pun yang berbisnis di bidang pengadaan alutsista sebagaimana yang dulu terjadi.Tapi jalankan bisnis itu dengan baik. Jangan ada mark up. Jangan lobi sana-sini, menggalang sana sini sehingga akhirnya harganya berlebihan".
Tentu sebagai purnawirawan TNI-AD, Yudhoyono pasti mengetahui adanya "kebiasaan" mark up sehingga akhirnya terjadi kolusi atau proses suap dari perusahaan pemasok kepada jajaran pimpinan angkatan.
Kalau upaya pengadaan tank Leopard atau yang sejenisnya dari luar negeri atau pesawat intai tanpa awak itu menjadi kenyataan, misalnya, maka yang patut dipertanyakan adalah apakah apakah para kepada staf TNI-AD dan TNI-AU sanggup memberi jaminan bahwa tidak ada satu dolar atau satu rupiah pun yang masuk ke "kantong" para penentu kebijaksanan pembelian itu yang berasal dari pabrik atau makelarnya.
Kalau misalnya para perwira Angkatan Darat atau Angkatan Udara diajak untuk meninjau ke luar negari, maka apakah ada jenderal atau marsekal yang mampu memberi jaminan atau garansi bahwa para perwira TNi yang pergi ke luar negeri itu tidak menerima"sangu" dari para pengundangnya itu?
Pertanyan demi pertanyaan ini rasanya tidak berlebihan ditanyakan kepada pimpinan angkatan dengan mengacu kepada kekhawatiran Yudhoyono terhadap adanya godaan melakukan mark up tersebut.
Jawaban dari para kepala staf angkatan itu tentu ditunggu- tunggu karena apakah setiap lobi dari pemasok atau pabrik alutsista kepada para perwira tinggi penentu kebijakan pengadaan alutsista itu harus diakhiri dengan mark up atau pemberian sogokan, atau apa pun istilahnya.
TNI dan juga Polri tentu harus menjadi contoh bahwa bukan zamannya lagi pengadaan alutsista-- apa pun bentuk dan jumlahnya -- harus berakhir secara sukses dengan mark up atau sogok-menyogok. (Antara)
