Komentar:
0 Bekasi, Wartakotalive.com
Komisi A DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, menilai pelayanan pembuatan elektronik KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlangsung di beberapa kantor kecamatan setempat tidak profesional.
"Banyak warga yang berdesakan antre karena tidak adanya tempat tunggu dan pelayanan yang memadai. Bahkan, tidak sedikit mereka mengeluh karena adanya oknum aparat yang diduga melakukan pungutan liar terhadap proses pelayanan E-KTP," ujar Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, di Bekasi, Rabu (8/2), seperti dikutip Antara.
Menurut politisi PKS itu, Disdukcapil Kota Bekasi tidak proporsional dalam mengalokasikan anggaran daerah yang ada. Mulai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp400 juta dan APBD TA 2012 sebesar Rp1,2 miliar lebih.
"Semuanya hanya dialokasikan kepada honor pegawai saja, padahal dari sisi sarana prasarana penunjang pihak kecamatan sangat kekurangan dan petugasnya sudah kewalahan," katanya.
Ariyanto menyayangkan, laporan data kependudukan yang tidak akurat dari Disdukcapil karena selalu berubah-ubah setiap kali dipelihatkan kepada dewan. Karena dalam data tersebut tidak turut dilampirkan peristiwa kependudukan yang terjadi. Misalnya, jumlah warga yang meninggal dunia, perpindahan penduduk, dan lainnya.
"Hasil rapat kerja Komisi A dengan Disdukcapil baru-baru ini diketahui data terbaru yang jumlah wajib KTP sebagai potensi pemilih dalam Pemilukada Kota Bekasi per-Januari 2012 sebanyak 1,8 juta jiwa. Turun dari 2,1juta jiwa pada rapat dengan Komisi A beberapa bulan yang lalu," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Bekasi, Daulah, menyoroti tentang peraihan target penyelesaian pembuatan e-KTP hingga April 2012 yang dinilai mustahil bisa diraih hanya dengan 76 mesin e-KTP plus satu unit mesin portabel.
"Dengan kondisi alat yang minim nampaknya proses pelayanan yang ditargetkan selesai sampai April tidak mampu mencakup semua warga Bekasi yang wajib ber-KTP. Diperkirakan hingga April nanti masih akan tersisa sebayak 604.253 jiwa," ujarnya.
Sementara bila program itu diperpanjang hingga Desmber 2012, kata dia, maka pihaknya harus mengalokasikan anggaran pendamping sebesar Rp 15 miliar lebih untuk keperluan tersebut.
"Bila dana itu dianggarkan untuk pelayanan kesehatan, maka akan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Inilah kebijakan pusat yang perencanaannya kurang matang dalam penyediaan alat pendukung. Tidak dilihat dari jumlah penduduk suatu kota/kabupaten dan kesiapan kemampuan petugas yang ada," ujar Daulah.
